Menuju Jakarta MAS [Bagian 11]

Pandangan

Jumat, 17 Juli 2009 05:24

B. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil pada masa krisis terbukti menjadi jaring penyelamat dari kejatuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran akibat kolapsnya usaha besar. Usaha mikro dan kecil bahkan yang dilakukan di rumah juga mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah dan sektor informal. UMKM yang berkembang secara otomatis juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang tidak mampu diserap oleh usaha berskala besar terutama ketika investasi masih lesu. Namun berkembangnya UMKM terkendala oleh keterbatasan modal, kualitas produk yang baik dan akses ke pemasaran yang lebih luas. Bagi masyarakat atau pemula yang memulai menjadi UMKM juga terkendala pada keahlian yang dimiliki dan jiwa wirausaha yang masih lemah.

Pengembangan UKM dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan khusus termasuk memanfaatkan program dana dan PPMK. Program untuk mengembangkan UKM dilakukan melalui:

Menyediakan informasi peluang pasar dan kesempatan pameran bagi UKM potensial atau dengan produk yang khas.

Meningkatkan kemampuan SDM (keahlian dan manajemen) melalui pelatihan.

Menyediakan permodalan untuk mendukung penguatan UKM melalui:

Perbaikan mekanisme program PPMK dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, termasuk kemungkinan mengadopsi pola gramen bank.
Kerjasama penyediaan kredit khusus UMKM melalui kerjasama Pemda-Perbankan.
Pemanfaatan program PKBL BUMN/BUMD untuk mendukung permodalan UKM potensial yang diikuti dengan pembinaan.
Mengoptimalkan program dana bergulir pembinaan usaha yang ada di dinas-dinas teknis secara efektif.

Kerjasama dengan LSM untuk pembinaan UMKM.

Memberi kesempatan terbuka dan prioritas kepada UMKM dalam tender proyek-proyek pemerintah yang memungkinkan.

Untuk mendorong munculnya usaha pemula dan peningkatan kualitas produk UMKM, Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di lingkungan Pemda harus dioptimalkan perannya sebagai sarana pelatihan calon wirausahawan dan peningkatan keterampilan UMKM untuk memperbaiki kualitas produk UMKM. Peralatan yang ada di BLK harus di sesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan UMKM yang berbasis lokal namun berdaya saing global. BLK juga harus dikembangkan sebagai sarana penyiapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kubutuhan pasar kerja dan pengembangan sektor jasa (hotel dan rumah makan) maupun pasar kerja luar negeri.

C. Menggerakan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya

Untuk menyerap tenaga kerja dalam jangka pendek, perlu dikembangkan juga skema pembangunan infrastruktur padat karya sesuai kebutuhan pembangunan fisik Jakarta dengan skema kerja sama dengan swata (public private partnership). Pembangunan infrastruktur seperti Banjir Kanal Timur, rumah susun, infrastruktur trasportasi harus mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar dan menjadi katup penyelamat pengangguran.

Kerjasama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi juga perlu dilakukan sehingga anggaran bisa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan subsidi keluarga miskin. Sebagai daerah dengan anggaran besar dan pertumbuhan ekonomi tinggi, Jakarta bisa melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui kerja sama dengan swasta.

D. Efisiensi dan Keberpihakan Anggaran yang Pro-Rakyat

Gubernur harus melakukan efisiensi anggaran secara ketat dan melakukan evaluasi akolasi anggaran dengan memprioritaskan pengeluaran pemerintah yang mampu menggerakan perekonomian khususnya UMKM dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Efisiensi dilakukan melalui penghematan anggaran untuk hal-hal yang tidak urgen dan signifikan. Prioritas penghematan adalah pengeluaran rutin untuk gubernur dan wakil gubernur. Beberapa skema penghematan dan efisiensi anggaran juga perlu dilakukan, agar anggaran bisa dialokasi kepada kegiatan produktif.

(tim adangdaradjatun.com/Sumber: Buku "Ayo Benahi Jakarta!")

Foto: kontan.co.id