Menuju Jakarta MAS [Bagian 5]

Pandangan

Jumat, 03 Juli 2009 08:24

Adang Daradjatun bersama para pedagang di Pasar Cipulir 2) Perbaikan Iklim Investasi

Walau diakui bahwa investasi adalah sangat penting bagi pembangunan DKI Jakarta ke depan, namun sangat ironis bahwa DKI Jakarta ternyata tak memiliki program komprehensif dan terpadu untuk masalah peningkatan investasi. Pada tahun-tahun terakhir, investasi menunjukkan trend penurunan.

Perbaikan iklim investasi tak hanya merupakan program bidang ekonomi, melainkan agenda lintas sektoral dan lintas pemerintahan seperti pelayanan izin satu atap, birokrasi yang bersih dan efisien, insentif pajak, subsidi program, dukungan infrastruktur dan lain-lain. Kepastian hukum dalam rangka membangun iklim investasi yang baik, juga sangat diperlukan.

Selain itu dibutuhkan pula peningkatan kerjasama dengan pihak swasta terutama untuk penyediaan infrastruktur publik yang vital seperti sistem transportasi massal efisien, sistem manajemen sampah yang efektif, dan lainnya.

Fokus dari perbaikan iklim investasi akan diberikan kepada: (i) mewujudkan layanan administrasi publik yang mudah, cepat dan pasti, termasuk dengan mendirikan perizinan satu atap; (ii) membangun birokrasi yang bersih, amanah dan transparan untuk memangkas high-cost economy; (iii) meningkatkan keamanan dan stabilitas kota, termasuk dengan memberikan jaminan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan kerukunan antar kelompok masyarakat; (iv) meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, termasuk dalam hal regulasi perburuhan; (v) membangun infrastruktur kota yang handal dan efisien, terutama infrastruktur transportasi dan pengendali banjir.

3) Pengembangan Sektor Informal dan UKM

Sektor informal dan UKM harus mendapat prioritas untuk alasan-alasan berikut: (i) Kemampuannya yang tinggi dan cepat dalam penyediaaan lapangan kerja dan bersifat fleksibel; (ii) Mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan, dan; (iii) Berperan besar dalam penyediaan barang dan jasa dengan harga murah untuk konsumsi domestik.

Program pengembangan sektor informal dan UKM dilakukan secara terpadu, bukan parsial yang berfokus pada: (i) menghormati hak-hak ekonomi rakyat miskin; (ii) mengatur dan menegakkan regulasi atas pasar dan ritel modern, termasuk ketentuan jarak dengan pasar tradisional dan penyediaan lahan untuk UKM; (iii) meningkatkan daya saing pasar tradisional, termasuk revitalisasi manajemen pengelola pasar; (iv) pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL), termasuk pengembangan PKL potensial di lokasi yang kondusif; (v) melakukan berbagai inisiatif, termasuk termasuk dengan revitalisasi program PPMK, untuk pemberdayaan UKM dan ekonomi rakyat melalui penciptaan pasar kredit mikro yang fleksibel, membangun kemitraan, membuka jaringan pemasaran dan asistensi dalam manajemen dan teknologi produksi; (vi) revitalisasi Balai Latihan Kerja sebagai wadah pencetak tenaga trampil dan wirausahawan baru.

4) Pembangunan Infrastruktur Kota untuk Mengatasi Kemacetan dan Banjir

Infrastruktur yang penting dan sangat mendesak pengadaannya adalah infrastruktur transportasi dan pengendali banjir. Keberadaan kedua infrastruktur terpenting ini akan banyak menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dan daya saing kota ke depan.

Infrastruktur transportasi kota akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya ke depan dengan cara: (i) membangun sistem transportasi massal kota yang murah, cepat dan nyaman (mass rapid transportation), yaitu dengan melanjutkan pembangunan busway dengan memperbaiki manajemen teknis dan operasionalnya, merevitalisasi dan meningkatkan cakupan angkutan kereta api, serta merintis non-motorized transportation; dan (ii) mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi dan infrastruktur pendukungnya, termasuk jalan tol dalam kota.

Sedangkan infrastruktur pengendali banjir akan dipenuhi melalui: (i) melanjutkan dan mempercepat pembangunan proyek Banjir Kanal Timur (BKT); (ii) memperbaiki dan meningkatkan sistem drainase kota; (iii) Revitalisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai, kawasan hijau, dan daerah resapan air; (iv) membangun sistem pengelolaan terpadu antara infrastruktur pengendali banjir dan infrastruktur air bersih.