Pembenahan ekonomi perkotaan dan pedesaan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan mencakup perbaikan iklim investasi, penyederhanaan prosedur dan perizinan investasi, pengembangan UKM, penataan PKL dan sektor informal, pengembangan kredit mikro revitalisasi program PPMK dan penyiapan kewirausahaan bagi penduduk Indonesia.

A. Perbaikan Iklim Investasi

Perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan untuk mendorong kembali masuknya investasi asing dan dalam negeri. Perbaikan iklim investasi juga perlu dilakukan agar wilayah perkotaan dapat bersaing dengan negara- negara tetangga sebagai pusat bisnis dan penanaman modal. Pembenahan sektor keamanan untuk menjamin kepastian dan jaminan investasi menjadi langkah mendasar yang perlu dilakukan. Calon investor harus diyakinkan bahwa Jakarta adalah tempat yang aman dan menarik untuk investasi. Kerjasama dengan aparat keamanan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) perlu dilakukan untuk memberantas kejahatan ekonomi dan membersihkan penghambat investasi dari sisi keamanan. Pendekatan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bisnis agar investasi juga perlu dilakukan. MENJADIKAN JAKARTA SEBAGAI DAERAH YANG AMAN DAN MENARIK UNTUK USAHA DAN INVESTASI harus jadi kepentingan dan tanggungjawab bersama karena dunia usaha yang berkembang dengan baik diperlukan untuk mengatasi pengangguran.

Pungutan-pungutan ilegal atas nama apapun dalam kegiatan bisnis yang menyebabkan peningkatan biaya harus dibersihkan karena akan menyebabkan biaya usha meningkat dan mengurangi daya saing. Untuk menarik investasi, penyederhanaan prosedur dan perizinan investasi harus dilakukan. Penyederhanaan dilakukan melalui pengembangan sistem perizinan terpadu satu pintu yang didukung sistem teknologi yang online dan sistem yang efisien. Prosedur perizinan investasi dan usaha harus memiliki prinsip MUDAH, CEPAT, TRANSPARAN dan PASTI. Perizinan investasi dan usaha tidak boleh berorientasi pada peningkatan PAD, tapi harus berorientasi peningkatan dinamika usaha.

B. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil pada masa krisis terbukti menjadi faring penyelamat dari kejatuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran akibat kolapsnya usaha besar. Usaha mikro dan kecil bahkan yang dilakukan di rumah uga mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah dan sekto- irformal. UMKM yang berkembang secara otomatis juga menyerap tenaga

Pengembangan UKM dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan khusus termasuk memanfaatkan program dana PPMK. Program untuk mengembangkan UKM dilakukan melalui

•       Menyediakan informasi peluang pasar dan kesempatan pameran bagi UKM potensial atau dengan produk yang khas
•       Meningkatkan kemampuan SDM (keahlian dan manajemen) melalui pelatihan
•       Menyediakan permodalan untuk mendukung penguatan UKM melalui

-          Perbaikan mekanisme program PPMK dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, termasuk kemungkinan mengadopsi pola gramen bank

-          Kerjasama penyediaan kredit khusus UMKM melalui kerjsama Pemda-Perbankan

-          Pemanfaatan program PKBL BUMN/BUMD untuk mendukung permodalan UKM potensial yang diikuti dengan pembinaan

-          Mengoptimalkan program dana bergulir pembinaan usaha yang ada di dinas-dinas teknis secara efektif.

•        Kerjasama dengan LSM untuk pembinaan UMKM
•        Memberi kesempatan terbuka dan prioritas kepada UMKM dalam tender proyek-proyek pemerintah yang memungkinkan.

Untuk mendorong munculnya usaha pemula dan peningkatan kualitas produk UKMK, Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di lingkungan Pemda akan dioptimalkan perannya sebagai sarana pelatihan calon wirausahawan dan peningkatan keterampilan UMKM untuk memperbaiki kualitas produk UMKM. Peralatan yang ada di BLK akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan UMKM yang berbasis lokal namun berdaya saing global. BLK juga akan dikembangkan sebagai sarana penyiapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja clan pengembangan sektor jasa (hotel clan rumah makan) maupun pasar kerja luar negeri.

C. Menggerakkan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya

Untuk menyerap tenaga kerja dalam jangka pendek, dikembangkan juga skema pembangunan infrastruktur padat karya sesuai kebutuhan pembangunan fisik Jakarta dengan skema kerjasama dengan swasta (pub lic private partnership). Pembangunan infrastruktur seperti Banjir Kanal Timur, rumah susun, infrastruktur transportasi harus mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar dan menjadi katup penyelamat pengangguran.

Kerjasama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi juga perlu dilakukan sehingga anggaran bisa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan subsidi keluarga miskin. Sebagai daerah dengan anggaran besar dan pertumbuhan ekonomi tinggi, Jakarta bisa melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui kerjasama dengan swasta

D. Efisiensi dan Keberpihakan Anggaran yang Pro-Rakyat

Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran secara ketat dan melakukan evaluasi alokasi anggaran dengan memprioritaskan pengeluaran pemerintah yang mampu menggerakan perekonomian khususnya UMKM dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Efisiensi dilakukan melalui penghematan anggaran untuk hal-hal yang tidak urgen dan signifikan. Prioritas penghematan adalah pengeluaran rutin untuk pemerintah. Beberapa skema penghematan dan efisiensi anggaran juga akan dilakukan agar anggaran bisa dialokasi kepada kegiatan produktif.

(adangdaradjatun.com)