Menuju Jakarta MAS [Bagian 19]

Pandangan

Selasa, 04 Agustus 2009 07:05

Kantor Kecamatan, Jakarta Pusat VII. MEMBANGUN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RAMAH, EFISIEN DAN TRANSPARAN

A. Birokrasi dan Pelayanan Publik Tanpa Korupsi dan Melayani Sepenuh Hati

Program prioritas dalam pembenahan birokrasi di Indonesia adalah menjadikan birokrasi di Jakarta sebagai ibukota negara dengan birokrasi dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan melayani warga sepenuh hati. Untuk mewujudkan misi ini, ditempuh dengan dua program pembenahan. Pertama adalah dengan merintis “Citizen Charter” untuk komitmen standar pelayanan minimum untuk pelayanan publik di Jakarta. Birokrasi Pemda harus membangun kesepakatan dengan publik dan stakeholder untuk komitmen pada standar minimum untuk pelayanan publik.

Program kedua adalah dengan membuat Pakta Integritas antara gubernur dengan pimpinan lembaga pelayanan publik. Dengan Pakta Integrits tersebut, sesuai semangat Inpres No. 5 Tahun 2004, pelayanan publik menjadi wilayah dan praktek bebas korupsi. Pimpinan lembaga pelayanan publik harus menjamin tidak ada praktek korupsi sekecil apapun di instansinya dan menjadi yang pertama bertanggung jawab jika terjadi praktek korupsi.

B. Membangun Layanan Administrasi Publik yang Mudah, Murah, Cepat dan Pasti

Program prioritas lain yang perlu dilaksanakan adalah pembenahan layanan administrasi publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, sertifikat maupun administrasi lain. Gubernur harus membangun layanan administrasi publik yang mudah, murah, cepat dan pasti. Prinsip layanan administrasi publik yang harus dibangun adalah dengan 3 tepat : tepat waktu, tepat biaya dan tepat prosedur.

Langkah awalnya adalah dengan peningkatan kualitas SDM. Karena itu, petugas administrasi publik yang akan dikembangkan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu harus dipilih dari pegawai berprestasi dan produktif dari instasinya masing-masing. Petugas administrasi publik harus memiliki prinsip RRI (Ramah, Responsif, Inovatif).

Peningkatan layanan administrasi publik juga harus dilakukan dengan membuat pelayanan enam hari kerja untuk layanan administrasi pubik. Ini dilakukan untuk menjamin semua warga dapat terlayani dan tidak terkendala oleh hari kerja yang terbatas dan berbenturan dengan aktivitas rutinnya. Disamping itu juga ada komitmen kepastian penyelesaian dokumen. Sebagai pilot pelayanan yang cepat dan pasti, misalnya dikembangkan pelayanan KTP 5 menit, KK satu hari, Izin usaha lengkap 14 hari. Semua layanan administrasi memiliki standar waktu dan biaya yang jelas.

C. Mengembangkan Sistem Pelayanan Satu Pintu Untuk Perizinan dan Non Perizinan

Langkah strategis awal yang harus dilakukan adalah pembenahan birokrasi dan layanan administrasi publik secara kelembagaan dan sistem. Program utamanya adalah dengan mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan dan non perizinan yang dikombinasikan dengan desentralisasi pelayanan. Untuk mewujudkan kelembagaan tersebut, harus dilakukan review terhadap pelayanan administrasi publik yang ada dalam rangka penyederhanaan prosedur dan persyaratan administrasi publik terutama perizinan terkait kegiatan usaha.

Pelayanan terpadu satu pintu juga perlu didukung dengan pelayanan yang transparan dan kepastian dalam hal waktu dan biaya pelayanan serta tanpa pungutan tambahan sekecil apapun dalam pelayanan administrasi publik. Pelayanan terpadu juga dikembangkan dalam kerangka desentralisasi pelayanan dengan mendelegasikan sebagian pelayanan perizinan, akte dan administrasi kependudukan ke kecamatan/kelurahan sehingga semakin memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada publik.