Menuju Jakarta MAS [Bagian 18]

Pandangan

Jumat, 31 Juli 2009 08:05

Rumah Susun di Cengkareng, Jakarta Barat VI. MEMBANGUN RUMAH YANG TERJANGKAU BAGI WARGA MISKIN

A. Membangun Rumah Susun

Rumah susun masih menjadi sarana yang efektif untuk pemukiman yang layak dan terjangkau bagi warga miskin di Jakarta. Dengan keterbatasan lahan serta banyaknya penduduk yang membutuhkan tempat tinggal yang layak, maka pembangunan rumah susun menjadi pilihan yang paling layak. Dengan pengembangan yang vertikal, rumah susun tak membutuhkan areal luas sehingga biaya lahan bisa dikurangi. Untuk itu, pembangunan rumah susun menjadi program utama untuk penyediaan rumah yang terjangkau bagi warga miskin khususnya di daerah rawan bencana.

Program ini juga sejalan dengan program nasional untuk membangun ribuan tower rumah susun. Pemda harus mempercepat realisasi penyediaan lahan untuk kerjasama dengan program pemerintah pusat dalam pembangunan rumah susun murah. Disamping itu, Pemda juga secara swadaya maupun melalui kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga sosial, harus membangun rumah susun sehingga sesuai kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan tempat tinggal layak.

B. Mendorong Komitmen Pengembang untuk Pembangunan Rumah Susun Murah

Pemda juga perlu mendorong pengembang termasuk Perum perumnas untuk mendukung pembangunan rumah susun murah. Usaha ini sebagai bagian dari komitmen pengembang dalam membangun properti yang berimbang antara kelas menengah atas dengan perumahan yang terjangkau bagi penduduk kurang mampu.

Beberapa bentuk kerjasama dan pemberian insentif kepada pengembang perlu dilakukan untuk mendorong pembangunan rumah susun yang terjangkau bagi warga miskin Jakarta. Pemda bekerjasama dengan pemerintah pusat harus memberikan insentif dalam bentuk pembebasan PPN, subsidi selisih bunga dan pembebasan bea masuk untuk bahan baku yang dibutuhkan dari impor.

Upaya dukungan dan kerjasama juga dilakukan dengan mendorong pemanfaatan lahan menganggur milik BUMN/pemerintah di Jakarta sebagai lokasi pembangunan. Bentuk kerjasama lain dengan BUMN dan instansi pemerintah diantaranya melalui kerjasama dukungan penyediaan listrik oleh PLN dan air bersih (PDAM).

Untuk menjamin kepemilikan rumah susun bagi warga miskin dan menghindari salah sasaran dalam pembangunan pemukiman bagi warga miskin, digunakan mekanisme regulasi sebagai alat kontrol. Aturan yang tegas tentang kepemilikan rumah susun untuk warga miskin dan melarang pemindahan kepemilikan.

C. Program Perbaikan Kampung Sebagai Kawasan Pemukiman yang Humanis dan Berbudaya

Pemukiman padat penduduk yang memang sudah menjadi bagian perkembangan urban tidak perlu dibenahi dengan kepadatan penggusuran. Pemukiman tersebut justru perlu diperbaiki dengan pendekatan penataan yang lebih asri dan humanis serta menyediakan fasilitas kebutuhan dasar penduduk seperti sarana sanitasi (MCK), air bersih, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti taman bermain, balai pertemuan, sarana telekomunikasi umum.

Program perbaikan kampung (kampung redevelopment) sebagaimana yang dilakukan gubernur Ali Sadikin pada masa lalu perlu kembali dilakukan dengan mengundang keterlibatan sektor swasta sebagai bagian dari Corporate Social Responcibility (CSR) maupun public private partnership dalam pembangunan sarana publik. Bagaimanapun, keberadaan hunian padat penduduk tidak dipisahkan dari perkembangan metropolitan namun harus mendapat perhatian dan penanganan khusus yang membuatnya serasi dengan perkembangan kota.