Menuju Jakarta MAS [Bagian 15]

Pandangan

Selasa, 28 Juli 2009 05:37

Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan IV. MENGGRATISKAN BIAYA PERAWATAN RUMAH SAKIT KELAS III BAGI SEMUA WARGA DAN BEBASKAN JAKARTA DARI KLB DBD

A. Reorientasi Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan

Program mendasar untuk memperbaiki kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan warga Jakarta adalah memperbaiki orientasi kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan kesehatan tidak semata-mata menyediakan pembiayaan kasahatan bagi keluarga miskin (kesehatan individu) tapi juga mengedepankan kebijakan pembinaan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada pembentukan prilaku dan lingkungan yang dapat mencegah penyakit dan wabah penyakit.

Program kesehatan masyarakat adalah program yang mengintegrasikan intervensi medis dengan kesehatan masyarakat bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pola kebijakan ini dapat mengurangi resiko penyakit dan wabah penyakit bagi warga Jakarta. Kebijakan kesehatan harus lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat daripada perorangan (pribadi).

Puskesmas juga harus fokus pada pembangunan kesehatan masyarakat terutama untuk pencegahan penyakit (puskesmas bukan sumber pendapatan). Puskesmas harus didorong perannya dalam mendukung posyandu terutama dalam memantau gizi balita dan melakukan tindakan terhadap gejala gizi buruk balita. Puskesmas harus lebih berperan dalam monitoring dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan lebih banyak turun ke lapangan (warga).

B. Membebaskan Jakarta dari KLB DBD dan Berkembangnya Penyakit Endemic

Program prioritas lain adalah membebaskan Jakarta dari langganan DBD dan kejadian luar biasa (KLB) DBD. Gubernur perlu memimpin langsung gerakan membebaskan Jakarta dari KLB DBD terutama memimpin langsung gerakan bersama masyarakat untuk kebersihan lingkungan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Gubernur perlu mengaktifkan aparat birokrasi mulai walikota, kecamatan dan kelurahan bersama RW/RT sebagai penggerak lapangan dalam PSN dan fogging. Gubernur harus bertindak terhadap aparat pimpinan wilayah yang masih ditemukan alat fogging menganggur atau sarang nyamuk ketika daerahnya berstatus “merah” (KLB DBD).

Gubernur juga perlu memimpin langsung gerakan dan kampanye prilaku hidup sehat dan bersih untuk mencegah penyakit. Gerakan kebersihan lingkungan harus terus digalakkan bersama dengan pola hidup sehat dengan berolahraga dan berjalan kaki. Program ini sejalan dengan kebijakan transportasi yang akan mengurangi kepadatan kendaraan khususnya pribadi di jalan ibukota dan kebijakan tata ruang yang akan meningkatkan taman kota dan ruang terbuka hijau.

C. Menggratiskan Biaya Perawatan Kelas III di RS Pemerintah

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga, Pemda juga perlu menggratiskan biaya perawatan rumah sakit kelas III untuk seluruh warga Jakarta (bukan hanya yang miskin). Upaya ini dilakukan melalui anggaran yang telah disediakan dan melalui asuransi kesehatan dengan premi bagi warga Jakarta (warga miskin bebas premi). Hal ini dapat dilakukan jika upaya kesehatan masyarakat sepenuhnya menggunakan dana publik dan upaya kesehatan masyarakat dipisahkan dari upaya kesehatan perorangan.

D. Revitalisasi Posyandu Sebagai Pos Monitoring Gizi Buruk

Gizi buruk harus dikurangi dan tidak boleh lagi terjadi di Jakarta di masa datang, ditengah kemajuan pembangunan Jakarta. Posyandu harus direvitalisasi dengan dukungan anggaran yang memadai dan pembinaan dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah terdekat. Posyandu harus jadi garda terdepan dalam pemeliharaan kesehatan dan gizi balita dengan kader-kader terlatih dan memiliki kepedulian. Posyandu juga harus diaktifkan sebagai pos monitoring terdepan terhadap kasus gizi buruk dan memberikan kepentingan dini ke pemerintah untuk segera adanya tindakan untuk penanganan gizi buruk balita.