Menuju Jakarta MAS [Bagian 14]

Pandangan

Senin, 27 Juli 2009 09:45

Banjir sering terjadi saat hujan turun di Jakarta. III. MEMBEBASKAN JAKARTA DARI BANJIR DAN MENINGKATKAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. Mempercepat Realisasi Banjir Kanal Timur dan Pemulihan Waduk

Banjir Kanal Timur (BKT) yang telah lama dirancang untuk mengurangi beban aliran air permukaan dan sungai di Jakarta merupakan salah satu faktor kunci untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Untuk itu BKT harus segera direalisasikan pembangunannya dengan mempercepat proses pembebasan lahan dan memulai pembangunan kanal. Faktor penghambat pembebasan lahan seperti percaloan tanah harus diberantas dan pemilik tanah harus dipenuhi haknya secara wajar. Namun harus diingat bahwa BKT bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi banjir Jakarta.

Penanganan pengendalian banjir melalui BKT dibuat secara terpadu dengan upaya pemulihan waduk dan pengaturan aliran air di kanal. Untuk itu, di sepanjang BKT juga perlu dibuat pintu-pintu air pengendali dan penahan air untuk mengelola debit air agar juga tidak kering pada saat kemarau.

Terpadu dengan pengelolaan BKT, pengurangan banjir Jakarta juga harus dilakukan melalui pemulihan waduk-waduk yang sudah tertutup di Jakarta maupun daerah perbatasan dan tetangga melalui konsep kerjasama antar daerah. Waduk-waduk harus dikembalikan fungsinya sebagai penahan dan penyimpan air sehingga tersedia air pada musim kemarau. Pemulihan waduk sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk sarana olahraga dan wisata air bagi masyarakat.

B. Pengendalian dan Penataan Aliran Sungai yang Melintasi Jakarta

Jakarta dilalui 13 aliran sungai yang kondasi DAS-nya sangat memprihatinkan, mengalami penyempitan dan pendangkalan. Karena itu, pengurangan resiko banjir di Jakarta juga dilakukan dengan melalui revitalisasi sungai dan daerah aliran sungai. Program utama untuk revitalisasi adalah melalui normalisasi sungai-sungai yang melintasi Jakarta dan revitalisasi daerah resapan air dan saluran penyangga. Normalisasi dilakukan dengan pemulihan lebar sungai dan pemulihan kedalaman dan badan sungai. Terhadap saluran penyangga juga harus dilakukan pengerukan sehingga mampu menampung luapan air sungai pada saat musim hujan. Normalisasi melalui pemulihan lebar sungai dan merintis pemulihan DAS harus dilakukan secara bertahap pada sungai-sungai utama di Jakarta.

Priotas berikutnya adalah pembenahan DAS Ciliwung sebagai aliran sungai utama di Jakarta yang menyebabkan banjir. Pembenahan DAS dilakukan dengan konsep konservasi dengan memulihkan lingkungan sisi badan sungai dengan vegetasi untuk mencegah erosi dan pengendapan serta memulihkan ekosistem daerah aliran sungai. Sisi badan sungai secara bertahap harus dibebaskan dari bangunan-bangunan terutama pemukiman kegiatan bisnis yang mengambil aliran sungai dan menyebabkan penyempitan. Penduduk bantaran sungai harus dipindahkan ke rumah-rumah susun yang disediakan secara khusus. Prioritas untuk pembenahan DAS Ciliwung adalah pada jalur sepanjang Pasar Minggu-Manggarai.

Pengurangan banjir dengan pengendalian aliran sungai Ciliwung juga dilakukan dengan mengkaji kemungkinan pembangunan waduk penyangga pada aliran Ciliwung yang akan masuk Jakarta. Dengan demikian aliran air sungai Ciliwung yang akan melalui Jakarta akan dapat dikendalikan dengan mengalihkan ke waduk penyangga di pintu masuk Jakarta.

C. Menghentikan Pembangunan Fisik pada Daerah Resapan

Upaya pemulihan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau mutlak dilakukan agar degradasi lingkungan tidak semakin parah. Langkah awal untuk itu adalah menghentikan semua bentuk pembangunan fisik yang akan dilakukan pada daerah aliran sungai. Pengembang swasta juga dituntut untuk memenuhi komitmennya dalam penyediaan RTH dan daerah resapan air dalam pengembangan kegiatan properti.

Pelaksanaan dan penegakan hukum atas pelaksanaan tata ruang harus dievaluasi kembali. Langkah evaluasi termasuk kemungkinan konversi kembali lahan-lahan yang semula lahan terbuka dan sudah dibangun yang dimungkinkan untuk kembali dijadikan ruang terbuka hijau. Pemda juga perlu memperjuangkan kembali fasum/fasos milik Pemda yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau yang diambil alih/tidak diberikan swasta, termasuk mengevaluasi izin-izin pembangunan pada ruang terbuka hijau (POM bensin, lahan parkir dsb).