Sebuah negara yang telah merdeka selama 63 tahun, sejatinya telah merdeka dari kemiskinan. Namun yang kini terjadi justru sebaliknya. Sejak teks Proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, kita terus-menerus dilanda persoalan kemiskinan. Meski beragam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, namun hasilnya belum  memuaskan. Jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun tak pernah berkurang secara signifikan.

Cita-cita kemerdekaan seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya "memajukan kesejahteraan umum" masih jauh panggang dari api. Meski kita telah bebas dari penjajahan bersenjata, namun penjajahan "non-senjata" masih membelenggu negeri ini. Sumber-sumber perekonomian banyak dieksploitasi oleh para pemodal, baik pemodal dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya, negara dirugikan dan rakyat dimiskinkan.

Fakta Kemiskinan

Berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2008 sebanyak 34,96 juta orang (15,42 persen). Jumlah ini turun 2,21 juta orang dari angka Maret 2007 (37,17 juta/16,58 persen). Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas) melihat penurunan ini karena adanya peran sektor informal yang berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga bisa memangkas angka kemiskinan. Sektor ini menyerap 350-450 ribu orang per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Jika dihitung pasca kenaikan harga BBM (28,7 persen) Mei 2008, menurut Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI), warga miskin tahun 2008 akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen). Dengan kata lain tambahan penduduk miskin ini naik 4,5 juta dibandingkan tahun 2007. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup layak bagi tiap individu per bulan. Hingga bulan Desember 2008 diperkirakan sebesar Rp 195 ribu per orang per bulan.

Perkiraan jumlah penduduk miskin Bank Dunia jauh lebih besar dari hitungan BPS dan LIPI. Meskipun disebutkan turun 4,6 juta orang dari 105,3 juta (45,2 persen) menjadi 100,7 juta orang (42,6 persen), namun jumlah itu tetap tinggi. Jumlah sebanyak ini merupakan tinjauan Bank Dunia atas pembangunan di Asia Timur dan Pasifik yang sudah menghitung pertumbuhan, inflasi, serta dampak kenaikan harga minyak dunia. Perhitungan itu menggunakan definisi penduduk yang hidup di bawah 2 dolar per hari per orang, dengan jumlah penduduk Indonesia 232,9 juta orang pada 2007 dan 236,4 juta orang pada 2008.

Jumlah penduduk miskin baik yang bersumber dari BPS, LIPI maupun Bank Dunia dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, belum tentu sama persis dengan realitas yang ada di masyarakat. Bisa jadi angka-angka itu hanya puncak gunung es dari sekian puluh bahkan ratusan juta rakyat miskin di Indonesia. Hasil survei Indonesian Research and Development Institute (IRDI) Maret 2008 misalnya, pendapatan masyarakat rata-rata per bulan yang kurang dari Rp. 600 ribu mencapai 64,58 persen.

Jika rata-rata dalam satu keluarga empat orang (suami, istri dan dua anak), dengan pendapatan Rp 600 ribu itu berarti Rp. 150 ribu per individu per bulan. Pendapatan sebanyak itu tentu saja jauh di bawah standar kebutuhan yang layak per individu per bulan seperti yang diperkirakan LIPI, terutama sejak kenaikan harga BBM hingga Desember 2008, yaitu Rp. 195 ribu.    

Dengan pendapatan yang kurang dari kebutuhan hidup layak per individu per bulan, maka tak heran jika sebagian anak-anak Indonesia yang seharusnya usia mereka digunakan untuk mencari ilmu, tetapi justru mencari nafkah membantu orangtuanya. Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuktikan, alasan anak bekerja di jalan karena membantu pekerjaan orangtua sebanyak 71%, dipaksa membantu orangtua 6%, menambah biaya sekolah 15%. Sedangkan alasan ingin hidup bebas, untuk uang jajan, dapat teman, dan lainnya sekitar 33%.

Alasan ekonomi keluarga masih menjadi pendorong utama anak bekerja di jalan. Akibatnya sebanyak 13% anak jalanan mengalami putus sekolah dalam usia sekolah. Pada umumnya seluruh penghasilan mereka diberikan kepada orangtuanya. Artinya, ternyata memang anak jalanan itu menjadi aset ekonomi keluarga. Hal tersebut yang mempersulit menarik anak dari jalanan dan mengembalikan mereka ke dunia anak-anak.

Refleksi dan Evaluasi

Terkait dengan semua angka dan realitas kemiskinan yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, kita patut prihatin dan mesti mengambil bagian dari program pengentasan kemiskinan. Jangan sampai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri republik ini hanya  dinikmati oleh tak lebih dari seperempat penduduk Indonesia. Kesimpulan ini berangkat dari asumsi masih banyaknya masyarakat (25,30%) yang hanya berpendapatan Rp 600 ribu-1,5 juta perbulan. Sementara mereka yang berpendapatan lebih dari Rp. 1,5 juta sampai 6 juta hanya 10,13 persen (Indonesian RDI, Maret 2008).

Di antara elit politik kita pernah terjebak dalam perdebatan angka-angka atau prosentase. Satu elit menyatakan jumlah penduduk miskin "sekian" sementara elit lain "sekian". Memperdebatkan "jumlah" sungguh tidak produktif karena tidak menyentuh akar persoalan. Satu sama lain terkesan mencari popularitas yang sarat kepentingan politik. Padahal, jauh lebih penting dari sekadar mempersoalkan jumlah, adalah bagaimana membuat program pengentasan kemiskinan yang bisa menekan jumlah, memberdayakan masyarakat, dan berkelanjutan.

Program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2008 dibagi ke dalam tiga kelompok, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 32 triliun. Kelompok pertama adalah bantuan dan perlindungan sosial berupa delapan  program di tujuh  instansi pemerintah, yaitu Departemen Sosial (Depsos), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Kesehatan (Depkes), Badan Urusan Logistik (Bulog), Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Departemen Pertanian (Deptan). Sasarannya adalah 3,9 juta rumah tangga sangat miskin di seluruh negeri, dengan dana dari APBN 2008 Rp 2 triliun.

Kelompok kedua ada Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), yang terdiri atas 17 program di 22 kementerian atau lembaga. Target yang dituju adalah 60-70 juta penduduk miskin dengan pendanaan Rp13 triliun yang terbagi menjadi Rp 7 triliun untuk program inti dan Rp 6 triliun untuk program penguatan.

Sementara kelompok ketiga merupakan penguatan kemandirian masyarakat, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berupa kredit UMKM yang disalurkan oleh 17 kementerian dan lembaga. Sasaran kelompok ini adalah masyarakat yang layak, yang sudah diberdayakan oleh PNP dan  hampir miskin (6,9 juta rumah tangga). Kelompok program ini juga mencakup nasabah UMKM yang jumlahnya sekitar 70 juta nasabah, dengan total anggaran di kluster mencapai Rp 17 triliun (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2008).

Meski upaya-upaya pengentasan kemiskinan pemerintah itu program dan sasarannya jelas, namun dalam pencapaian tujuannya tidak mudah. Hal ini bukan hanya karena manajemen pelaksanaannya yang birokratis, juga karena banyak penyimpangan, terutama korupsi oleh birokrat-birokrat di tingkat lembaga teknis. Artinya, selain masyarakat kesulitan akses, anggaran yang tersedia pun tak semuanya sampai ke tangan masyarakat.

Selain itu, program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat sering terganggu agenda-agenda politik sesaat. Tidak aneh jika setiap program pengentasan kemiskinan selalu ditunggangi kepentingan politik, sehingga tujuan utamanya tidak tercapai.

Fenomena kemiskinan dan rebutan kekuasaan di antara elit politik menjadi ironi cita-cita kemerdekaan. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir batin, bebas dari kemiskinan dan kebodohan sulit terwujud. Apakah langkah para penyelenggara negara dalam melayani masyarakat telah mengkhianati tetesan darah dan air mata para berjuang kemerdekakaan? Kita perlu bertanya pada diri masing-masing.

Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, kita akan terdorong untuk melakukan refleksi dan evaluasi pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara seperti yang dicita-citakan oleh para pejuang kemerdekaan. Refleksi dan evaluasi dalam memperingati 63 tahun kemerdekaan ini sangat penting agar rakyat Indonesia segera merdeka dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya.