Rabu Mar 10

Parlemen Palestina Minta Deklarasi Soal Palestina Diperbaiki

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mail

Berita DPR

Bandung - Delegasi Palestina awalnya menolak menandatangani deklarasi Bandung dikarenakan draft butir ketujuh tidak mencantumkan secara jelas ibukota negara Palestina, Yerusalem. Namun akhirnya mereka dapat menerima deklarasi Bandung setelah adanya perbaikian redaksi yang diusulkan Palestina.

Pada siaran Persnya, Deputy Speaker Parlemen Palestina Taysir Quba'a mengatakan,rakyat palestina akan terus berjuang dari generasi ke generasi sampai terbentuknya secara resmi negara Palestina. "Tidak akan ada masa depan bagi Isreal di negara kita jika Israel tidak mendapatkan dukungan resolusi internasional,"katanya.

Menurut Taysir, terdapat 11 ribu rakyat palestina menjadi tahanan israel termasuk juga 10 anggota parlemen Palestina. "Israel akan terus menerus melakukan pendudukan seperti di West Bank dan di sekitar Arab Yerusalem,"tandasnya.

Dia menambahkan, Israel menolak penerapan resolusi yang di hasilan PBB dan perjanjian bilateral antara Palestina dan Israel. "Terdapat lebih dari 600 pos keamanan di sekitar West Bank dimana israel menempatkan tentaranya di daerah tersebut dengan mempraktikan pelanggaran HAM terhadap rakyat palestina dan mencegah pergerakan individu dan barang di wilayah tersebut,"paparnya.

Pada kesempatan tersebut, delegasi Palestina mendukung Syria dan Lebanon melakukan perlawanan pembebasan negaranya dari pendudukan Israel."Kita mengapresiasi positif semangat rakyat palestina yang berada di jalur gaza dalam melakukan perlawanan dengan Israel,"tambahnya.

Menyinggung penolakan Deklrasi Bandung soal Palestina, Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid menerangkan, Palestina memang awalnya menolak deklarasi tersebut dikarenakan kurang eksplisit butir deklarasinya. "mereka menilai perlu dijelaskan secara jelas ibukota negara Palestina, Yerusalem, setelah mendengar penjelasan sekretariat bahwa kalimat tersebut telah diperbaiki namun dokumen yang dibagikan masih draft lama,"katanya.

Menurut Hidayat, dirinya telah menjelaskan kepada pihak Palestina dan akhirnya mereka sepakat akan menandatangani deklarasi dengan draft yang telah dikoreksi. "Pada kesempatan itu Syria juga meminta perbaikian kalimat 'liberating Golan Highs dan Sheba Farms' diperjelas dengan menyebutkan dataran tinggi Golan berada di Syria dan Sheeba di Lebanon, itu semua akan diperbaiki juga,"terangnya.

Dia menambahkan, secara prinsip tidak ada negara yang menolak Deklarasi Bandung dan resolusi yang ada, termasuk Rusia, Korsel dan Palestina telah diselesaikan dengan melakukan komunikasi intensif

(tim adangdaradjatun.com/dpr)


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Berita DPR

Tentang DPR

Pengambilan Keputusan

Selasa, 6 Oktober 2009

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk m...

Penetapan APBN

Selasa, 6 Oktober 2009

Tahun Anggaran Tahun Anggaran berlaku meliputi masa 1 tahun, yaitu: ...

Pembuatan Undang-undang

Selasa, 6 Oktober 2009

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk m...

Hak dan Kewajiban

Selasa, 6 Oktober 2009

Dalam melaksanakan tugas dan wewe...

Tugas dan Wewenang

Selasa, 6 Oktober 2009

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran da...

Tahun Sidang

Selasa, 6 Oktober 2009

Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus t...

Kode Etik

Selasa, 6 Oktober 2009

Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pr...

Tata Tertib DPR RI Mengenai Fraksi

Selasa, 6 Oktober 2009

  Pasal 18 Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan p...

Keanggotaan

Selasa, 6 Oktober 2009

 Pasal 7 (1) Anggota berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) ora...

Tata Tertib

Senin, 5 Oktober 2009

Bab IKetentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dim...

Sejarah DPR RI

Senin, 5 Oktober 2009

News image

Sejarah DPR dapat dilihat dari periode : VolksraadMasa perjuangan KemerdekaanDibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (...

Jumlah Kunjungan Konten : 413061
Kami memiliki 14 Tamu online