PENGESAHAN RUU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL(RUU PKS) MENJADI UNDANG.UNDANG Cetak E-mail
Berita Utama
Selasa, 17 April 2012 15:49

PRESS RELEASE

PERSETUJUAN PENGESAHAN RUU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL(RUU PKS) MENJADI UNDANG.UNDANG

1.    DPR dan Pemerintah telah menyetujui untuk mengesahkan RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada hari Rabu, 11 April 2012, setelah melalui proses penyusunan dan pembahasannya sejak awal tahun 2010. Seluruh fraksi setuju setelah ada perubahan beberapa substansi RUU PKS.

2.    Pembentukan RUU PKS sudah didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. RUU PKS membawa misi pembangunan perdamaian dan kesejahteraan nasional. RUU PKS menjadi jawaban yuridis terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat kita yang marak dengan kejadian konflik sosial yang hampir menyebar di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

3.    RUU PKS menetapkan 3 (tiga) tahap penting dalam penanganan konflik sosial,yaitu tahap pencegahan konflik, penghentian konflik, serta pemulihan pascakonflik. RUU PKS dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang komprehensif, maksimal, dan integrative bagi peran institusi Pemerintah,Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil dalam ketiga tahap penanganan konflik sosial,

4.    Dari ketiga tahap penanganan konflik sosial yang diatur dalam RUU PKS tersebut, tahap yang paling penting dan menjadi fokus dari RUU ini adalah tahap pencegahan konflik melalui beberapa kegiatan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.Dengan RUU PKS ini diharapkan tidak terjadi konflik dalam arti benturan atau perseteruan fisik antara kelompok masyarakat, sebab sudah berhasil diredam sebelum terjadi konflik melalui strategi pencegahan yang diatur dalam RUU ini.

5.    Ketentuan-ketentuan dalam RUU PKS mencerminkan asas-asas kemanusiaan;hak asasi manusia; kebangsaan; kekeluargaan; kebhinneka tunggalikaan; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum; keberlanjutan;kearifan lokal; tanggung jawab negara; partisipatif; tidak memihak; dan tidak membeda-bedakan. Asas-asas ini sesungguhnya merupakan rincian dan penjelasan yang menegaskan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

6.    RUU PKS menganut prinsip Desentralisasi penanganan konflik dalam arti bahwa sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,masing-masing daerah bertanggungjawab dalam setiap tahap-tahap penanganan konflik sosial. Dalam penghentian terhadap konflik-konflik kecil yang terjadi di daerah haruslah menjadi tanggungjawab daerah itu sendiri untuk menyelesaikannya. Tidak perlu harus menjadi beban dari Pemerintah Pusat.Namun tidak berarti urusan pertahanan dan keamanan dilimpahkan ke daerah.

7.    Dalam perspektif politik hukum, posisi RUU PKS tidak dalam konteks mengatur atau merumuskan tindak pidana baru. Oleh karena itu, RUU PKS tidak menentukan mengenai sanksi pidana dan mekanisme proses hukum terhadap kejahatan/tindakan kriminal dan pelanggaran HAM. Pelanggaran pidana dan HAM telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun secara keseluruhan, RUU Penanganan Konflik Sosial tetap dilandaskan pada prinsip-prinsip HAM.

8.    Sejak awal jelas visi dan paradigma RUU Penanganan Konflik Sosial adalah mengedepankan cara-cara damai, mengurangi pendekatan represif dan kekerasan, bahkan secara tegas dinyatakan adalah untuk memperbaiki pola penanganan konflik sosial di masa lalu yang bersifat militeristik dengan mengedepankan supremasi sipil dan peran masyarakat sipil dalam penanganan konflik sosial. Oleh karena itu, sesungguhnya nafas atau roh dari RUU Penanganan Konflik Sosial adalah reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan yang dilandasi oleh prinsip demokrasi dan supremasi sipil. RUU PKS juga sesungguhnya membawa misi terbentuknya hukum progresif yang ingin meninggalkan pola pikir lama dalam hukum yang bersifat normatif dan legalistik yang berorientasi pada penguatan kelembagaan negara denganmengorbankan keadilan dan kepentingan manusia itu sendiri.

9.    Hasil kajian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat daerah "abu-abu" dalam pelaksanaan tugasTNI dan Polri termasuk dalam penanganan konflik sosial. Untuk itu RUU PKS menformulasikan ruang-ruang kosong landasan hukum bagi peran kedua lembaga tersebut, sehingga RUU Penanganan Konflik Sosial menjadi lexspecialis tugas TNI untuk membantu pemerintah daerah dan Polri dalampenanganan konflik sosial, serta peran dan tugas Polri dalam penanganankonflik sosial.

10. RUU Penanganan Konflik Sosial tidak dapat menghindari pengaturan mengenai perbantuan TNI karena masalah tersebut sesungguhnya merupakan amanat dari Undang-Undang lain, yaitu mengacu kepada ketentuan Pasal 7 Undang-UndangNo. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional lndonesia, Pasal 7 ayat (3) danPasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia yang sampai saat ini masih berlaku. Oleh karena itu, RUU PKS sesungguhnya tidak merumuskan norma baru mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNl. Dengan demikian, kalau pengaturan mengenai bantuan TNI dalam RUU PKS ini dipersoalkan, maka seharusnya yang dipersoalkan itu adalah UU No. 34 Tahun 2004. Sebab dalam Penjelasan Pasal 7 ayal (2) angka 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004jelas dinyatakan bahwa:

"yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan sifuasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibatbencana alam, merehabilitasi infra-struktur, serfa mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal".

11. Penguatan Givil Society. Dalam penyelesaian konflik sosial RUU Penanganan Konflik Sosial mengedepankan pentingnya peran serta masyarakat, termasuk Pranata Adat dan /atau Pranata Sosial yang ada. Penguatan civil society tersebut diperkuat dengan prinsip demokratis, persuasif dan meminimalisir tindakan-tindakan represif dalam penanganan konflik sosial.

12. Peran Serta Masyarakat lnternasional. Mengenai peran serta masyarakat internasional, meskipun Pansus telah merumuskannya secara ketat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap peran serta masyarakat internasional untuk kegiatan-kegiatan tertentu pascakonflik. Namun Pansuspada akhirnya bermufakat bahwa perlu adanya kesadaran nasionalisme masyarakat sehingga penyelesaian konflik bertumpu pada potensi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, RUU PKS tidak mengatur mengenai peran sertamasyarakat internasional dalam penyelesaian konflik sosial.

 

JAKARTA, 12 APRIL2012

PANSUS RUU PENANGANAN KONFLIKSOSIAL

DRS. H. ADANG DARADJATUN4-60


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Adang Daradjatun ajak masyarakat gunakan hak pilih

News image

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjtun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu yang digelar 9 April besok. Ada...

Selasa, 8 April 2014

Bazar dan Sembako Murah

News image

Adang Daradjatun mengadakan Acara Bazar dan Semako Murah untuk masyarakat di Lagoa Terusan RW 02 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara hari Kam...

Kamis, 3 April 2014

Senam dan Festival Rakyat Jakarta Utara

News image

Adang Daradjatun melakukan senam bersama masyarakat Jakarta Utara dalam acara Festifal Rakyat di Jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung ...

Sabtu, 29 Maret 2014

next
prev