Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI lebih serius dalam menangani banjir. Sebab, alokasi anggaran untuk pengendalian dan penanganan banjir di Jakarta sudah cukup besar.

Sekadar diketahui, alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI untuk program pengendalian banjir tahun 2010 mendatang mencapai Rp 855 miliar. Tentunya dengan anggaran sebesar itu diharapkan dapat meminimalisir banjir dan genangan yang ada.  

Ketua Komisi D DPRD DKI, Berlin Hutajulu, mengatakan program pengendalian banjir memang banyak mengalami kendala, sehingga DKI Jakarta tidak pernah terlepas dengan masalah banjir. Selain penanganannya belum optimal, kondisi topografi Jakarta 40 persen wilayah ibu kota berada di bawah permukaan laut juga memengaruhi tindakan mengurangi dampak banjir. Tidak hanya itu, Jakarta dilalui 13 sungai dari wilayah Bodetabek, perubahan lahan terbangun di Jabodetabek dan ruang terbuka hijau di daerah hulu yang semakin berkurang akibat pesatnya pembangunan dan perubahan tata guna lahan juga menambah kecepatan run-off atau aliran air ke Jakarta.

“Kendala lainnya, penurunan muka tanah hingga 1,2 meter dari tahun ke tahun terus bertambah. Perilaku masyarakat membuang sampah di sungai dan tinggal di bantaran kali juga membuat penanganan banjir menjadi kurang maksimal,” kata Berlin Hutajulu saat menyampaikan Pandangan Komisi D dalam Rapat Paripurna DPRD DKI tentang Penyampaian Komisi tentang Raperda APBD 2010, Jakarta, Senin (16/11).

Berlin memaparkan total alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010 sebesar Rp 2,4 triliun. Rp 2,132 triliun diantaranya dianggarkan untuk program unggulan, termasuk di dalamnya program untuk pengendalian banjir sebesar Rp 855 miliar. 

Komisi D, lanjutnya, mengharapkan program pengendalian banjir, seperti waduk dan pompa untuk sistem polder bertambah dan memadai, terutama diprioritaskan pada wilayah rawan banjir dan genangan di kawasan DKI Jakarta.

“Kami minta program pengendalian banjir menjadi perhatian khusus dalam tahun anggaran 2010. Program lain yang juga harus mendapat perhatian serius, yaitu program pengembangan sistem drainase, program penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, saluran, dan waduk,” ujar politisi asal Partai Demokrat.

Namun, Berlin meminta agar Pemprov DKI mengklarifikasi ulang soal pembangunan waduk Halim yang dalam APBD 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar. Pasalnya kewenangan pengelolaan waduk ada ditangan Dirjen Air Departemen Pekerjaan umum. Karena itu rencana pembangunan waduk Halim oleh Pemprov DKI harus dicermati lebih mendalam lagi. Sedangkan untuk Kanal Banjir Timur dengan total panjang 23,5 kilometer harus segera diselesaikan. Sebab pada tahun 2010, masih diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp 391,422 miliar untuk pembebasan tanah yang belum selesai.

Mengenai pengendalian banjir, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Rois Hadayana Syaugie, mengatakan Komisi D DPRD DKI memanggil Kepala Dinas PU DKI hari ini, Senin (16/11). Selain itu, dewan meminta penjelasan tentang persoalan kemacetan di seluruh wilayah DKI Jakarta. "Ini menjadi keprihatinan semua pihak karena baru satu hari kemarin saja sudah banjir di mana-mana. Jelas ini keprihatinan dengan memanggil kadis PU jam 14.00 nanti di ruang rapat komisi D DPRD DKI," kata Rois.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menerangkan belajar dari pengalaman kemacetan pada Jumat lalu, dia akan mengumpulkan seluruh jajaran Dinas PU DKI, Polda Metro Jaya Wahyono dan Kaditlantas Polda Metro Jaya. “Saya sudah bicara dengan Kapolda Metro Jaya Wahyono harus ditingkatkan jumlah polisi mengatur lalu lintas. Kalau tidak, dipastikan terjadi chaos, karena orang mau menang sendiri saja,” kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (16/11).

Kemacetan lalu lintas, kata Fauzi Bowo, hanya karena ada genangan air, tapi juga di perempatan jalan tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas. Dia mencontohkan di kawasan Simpang Lima, Jl Kwitang sudah macet, akibatnya Jl Suprapto dan kawasan Bypass juga macet. Kemudian sepanjang Jl Matraman, Salemba sampai ke Jl Jatinegara juga mengalami kemacetan.  “Kalau semuanya sudah macet, maka kawasan Patung Pak Tani bisa macet dan daerah Balaikota juga bisa macet. Padahal di sini tidak ada genangan air,” jelasnya.

Dia menegaskan telah memberikan instruksi tertulis kepada camat dan lurah agar memeriksa wilayahnya apakah terjadi genangan-genangan air di ruas jalan. Jika terjadi genangan, camat dan lurah itu harus segera bisa mengantisipasi genangan air. Dia juga telah menginstruksikan Dinas PU DKI untuk menggerakkan pompa air mobile untuk menyedot genangan air di jalan.

Selain itu, mantan Sekretaris Daerah DKI ini juga mengingatkan kepada warga DKI yang tinggal di sepanjang Kali Pesanggrahan agar bersiap-siap mengalami banjir besar. Pasalnya air yang biasanya parkir dalam jumlah besar di Situ Gintung, kini akan mengalir deras ke Kali Pesanggarahan. Dikarenakan Situ Gintung belum diperbaiki sama sekali sehingga tidak mampu menampung aliran air.

“Air akan seperti loss meter. Sekarang Situ Gintung sudah tidak ada lagi, jadi kalau hujan sedikit saja, maka akan banjir bisa sampai ke atap rumah. Ini harus diinformasikan,” ungkapnya. Camat dan lurah yang kawasannya dekat dengan Situ Gintung dan Kali Pesanggarahan telah diberitahu agar warga selalu siap siaga menghadapi banjir besar.

 

(tim adangdaradjatun.com/berita jakarta) 

Comments

Add New Search

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."