Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.

Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan.

Di Indonesia kepedulian terhadap HAM dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yaitu  sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Presiden dibantu oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia yang spesifik menangani permasalahan HAM ini. dengan visi Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsinya merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada Komisi III yang membidangi persoalan HAM, Hukum, dan Keamanan.

Penegak Hukum dari beberapa institusi baik legislatif, eksekutif dan yudikatif juga diharap untuk tetap memperhatikan HAM dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Selamat Hari HAM Sedunia.

(tim bangadang.com)

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."