Jakarta - Tepat pada 9 Desember 2009, masyarakat Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia. Peringatan tersebut dilakukan dalam rangka membangun negara Republik Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

Kata korupsi sebenarnya berasal dari bahasa latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Defenis lain dituangkan oleh Transparency International yaitu sebagai perilaku pejabat publik, politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kemudian bila dilihat dari sudut pandang hukum, maka tindakan korupsi bisa mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

A. Perbuatan melawan hukum

B. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.

C. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

D. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan,

pemerasan dalam jabatan.

2. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

3. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Sementara dalam arti luas tindakan korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Kemudian kurangnya transparansi di pengambil keputusan pemerintah, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. lemahnya ketertiban, penegakan hukum dan profesi hukun

Korupsi juga muncul ketika rakyat tidak perduli, atau mudah dibohongi. Serta tidak adanya pengawasan dalam aliran dana transaksi yang berkembang di masyarakat dalam jumlah besar.

Memang dalam skala kecil dan waktu dekat, korupsi tidak terlalu menunjukkan dampaknya. Namun di skala besar dan jangka panjang, akan terlihat kebobrokan keuangan dan pemerintahan akibat dari tindak korupsi.

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.

Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Karena itu, seperti istilah kesehatan lebih mencegah daripada mengobati. Maka lebih baik tidak melakukan korupsi daripada harus membayar mahal akibat tindakan korupsi.

(tim adangdaradjatun.com/wiki)

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."